Rabu, 25 November 2015

Hubungan Pusat dan Daerah Kerajaan Islam

Hubungan Pusat dan Daerah Kerajaan Islam

Hubungan Pusat dan Daerah Kerajaan Islam - Hubungan yang dituntut oleh kerajaan pusat terhadap daerah adalah loyalitas. Agar daerah tidak melakukan pemberontakan dan menunjukkan sikap loyalitasnya, maka kerajaan pusat melakukan sikap mengendalikan terhadap daerah dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik penguasa daerah. Tuntutan loyalitas dari daerah kepada pusat diatur dengan adanya kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban itu antara lain sebagai berikut.

1. Seba
Seba merupakan bentuk hubungan dari kerajaan pusat terhadap kerajaan va al atau penguasa daerah. Kegiatan ini pada dasarnya untuk menunjukkan kekuasaan kerajaan pusat atau kontrol kerajaan pusat kepada penguasa daerah pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain untuk menunjukkan kesetiaan rajaraja va al atau penguasa daerah kepada raja pusat. Dalam acara seba, raja pusat akan mengundang penguasa daerah. Kedatangan para penguasa daerah, biasanya diiringi dengan pengiriman upeti. Ketidakhadiran para penguasa daerah dapat menimbulkan kecurigaan dari raja pusat. Kerajaan pusat dapat memberikan penilaian bahwa ketidakhadiran kerajaan daerah tersebut merupakan bentuk dari pemberontakan. Apabila hal ini terjadi, dapat berpengaruh terhadap penguasa daerah. Penguasa daerah dapat diberi hukuman apabila ketidakhadiran mereka benar-benar tidak beralasan. Acara seba bisanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu. Di Kerajaan Mataram misalnya dilaksanakan pada setiap bulan Maulud (bulan dilahirkannya Nabi Muhammad saw.), berkaitan dengan perayaan kelahiran Nabi Muhammad saw. atau sering disebut Mauludan. Kerajaan Islam lainnya, seperti Kerajaan Gowa, Bone, Luwu, melaksanakan acara seba pada setiap Hari Raya Idul Fitri. Pada acara ini dilakukan kegiatan silaturahmiantara raja pusat dengan para penguasa daerah.
2. Pengiriman upeti dan penyerahan hasil pajak
Upeti adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang terhadap raja. Pemberian upeti dilakukan oleh daerah sebagai suatu kewajiban karena yang bersangkutan dalam perlindungan raja (vasal). Pemberian upeti juga menunjukkan loyalitas atau kesetiaan daerah terhadap raja pusat. Bentuk upeti tidak hanya berupa barang tak bergerak, tetapi dapat berupa hewan yang sangat jarang ditemukan di tempat lain atau sejenis tumbuhan yang sangat jarang ada, bahkan dapat pula wanita. Upeti ini merupakan tambahan kekayaan dan penghasilan bagi raja dan kerajaan yang menjadi pelindung bagi kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan Demak sangat makmur pada masa kekuasaan Raden Patah hingga Trenggono karena mengalirnya upeti dari bupati-bupati Jawa, bahkan dari Palembang dan Banjarmasin. Penghasilan Kerajaan Ternate banyak yang berasal dari upeti dan pajak yang diberikan oleh daerah taklukkannya berupa gandum, roti, ikan, dan sebagainya. Pangeran Samudera dari Kerajaan Banjar ketika dilantik menjadi raja dengan gelar Maharaja Suriansyah, banyak mendapat persembahan dari daerah-daerah di sekitarnya (antara lain Sambas Batang lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pambuang, Sampit, Mandawai, Sambangau dan lain-lain), sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaannya.
3. Pengiriman tenaga kerja dari daerah terhadap pusat

Pengiriman tenaga kerja dari daerah ke pusat biasanya dilakukan untuk kepentingan perang atau membuat suatu bangunan. Cirebon pernah membantu Demak dengan mengirim pasukan perang, ketika Demak hendak menyerang Sunda Kelapa.[gs]

sumber:http://www.gurusejarah.com/2015/07/hubungan-pusat-dan-daerah-kerajaan-islam.html

Nusantara Sebelum Kedatangan Islam

Nusantara Sebelum Kedatangan Islam

Nusantara Sebelum Kedatangan Islam - Munculnya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh persentuhan kebudayaan antara daerah Nusantara dengan negara yang membawa pengaruh Islam. Persentuhan kebudayaan ini terjadi sebagai salah satu akibat dari hubungan yang dilakukan antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang ada di Nusantara. Sebab, daerah Nusantara merupakan jalur perdagangan strategis yang menghubungkan antara dua negara, yaitu Laut Tengah dan Cina. Hubungan perdagangan yang semakin lama semakin intensif menimbulkan pengaruh terhadap masuknya pengaruh-pengaruh kebudayaan Arab, Parsi, India, dan Cina di Nusantara. Dengan kata lain, terjadilah proses akulturasi antara kebudayaan negara-negara itu dengan kebudayaan Nusantara.
Proses islamisasi yang terjadi di Indonesia sangat ditentukan oleh kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang ada sebelumnya. Secara geografis wilayah Nusantara memiliki arti yang sangat penting bagi masuknya unsurunsur dari luar, karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional. Dengan terbukanya wilayah Nusantara memungkinkan masyarakatnya untuk berinteraksi dengan bangsa lain.

1. Kondisi sosial budaya
Sebelum ditemukannya mesin yang menggerakkan kapal laut, pelayaran kapal-kapal lebih ditentukan oleh arus angin. Sistem angin di kepulauan Nusantara yang dikenal sebagai angin musim (angin muson), memberikan kemungkinan pengembangan jalan pelayaran Barat-Timur pulang balik secara teratur dan berpola tetap. Musim barat dan musim timur sangat menentukan munculnya kota-kota pelabuhan serta pusat-pusat kerajaan sejak  aman Sriwijaya sampai
akhir Majapahit. Kehidupan di kota pelabuhan menampakkan suatu kehidupan yang dinamik. Interaksi manusia melalui perdagangan di kota pelabuhan dapat menciptakan unit-unit kehidupan manusia. Interaksi antara unit-unit akan membangun struktur sosial yang dinamik, sehingga akan menampakkan adanya suatu perubahan.
Masyarakat di kota pelabuhan merupakan masyarakat yang urban dan kosmopolit. Terciptalah suatu tatanan masyarakat kota. Interaksi tidak hanya terbatas pada pertukaran barang-barang ekonomi, akan tetapi terjadi pula interaksi budaya antarkelompok masyarakat. Dengan demikian, kehidupan masyarakat di kota pelabuhan akan menciptakan suatu masyarakat yang terbuka. Dalam masyarakat yang seperti ini, akan memudahkan masuknya unsur budaya dari luar. Apabila unsur budaya itu mampu membangun suatu tatanan kehidupan yang mapan, maka akan menjelma menjadi suatu peradaban. Sebelum kedatangan Islam di wilayah Nusantara, peradaban yang pernah muncul dan mampu membangun suatu struktur masyarakat yang mapan yaitu Hindu-Buddha. Peradaban Hindu-Buddha sangat berpengaruh pada pembentukan struktur masyarakat di Nusantara. Masyarakat yang dibentuk dalam peradaban ini adalah masyarakat yang memiliki struktur hierarkis. Dalam masyarakat seperti ini, terdapat lapisan-lapisan sosial yang sangat ketat. Masyarakat terbagi atas kastayaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Hubungan antar kasta ini bersifat vertikal yang sempit, artinya interaksi antarindividu hanya terjadi pada kelompok kastanya sendiri. Sebagai contoh seorang kasta Ksatria tidak bisa menikah dengan seseorang yang berasal dari Kasta Waisya. Dalam konsepsi Hindu-Buddha, hubungan antara manusia dan jagad raya bagaikan hubungan kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos. Manusia adalah mikrokosmos dan jagad raya adalah makrokosmos. Menurut kepercayaan ini, manusia senantiasa berada di bawah pengaruh tenaga-tenaga yang bersumber pada penjuru mata angin, bintang-bintang dan planet-planet. Tenaga-tenaga ini mungkin menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan atau berakibat kehancuran. Terjadinya kesejahteraan atau kehancuran tergantung pada dapat tidaknya individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat terutama sekali negara, berhasil menyelaraskan kehidupan dan kegiatan mereka dengan jagad raya. Keselarasan antara kerajaan dan jagad raya dapat dicapai dengan menyusun kerajaan itu sebagai gambaran sebuah jagad raya dalam bentuk kecil.
Penguasa makrokosmos adalah Dewa, sedangkan penguasa mikrokosmos adalah raja, sehingga lahirlah konsep dewa-raja.Raja adalah wakil dewa di muka bumi. Kedudukan raja dianggap sebagai titisan (inkarnasi) dari dewa atau sebagai keturunan, atau sebagai kedua-duanya, baik sebagai penitisan maupun keturunan dewa. Raja memiliki kedudukan yang sangat sentral. Hubungan antara raja dengan rakyat membentuk struktur yang patrimonial. Dalam hubungan ini tercipta hubungan kawula dan gusti. Rakyat lebih banyak melakukan kewajibannya. Pemikiran konsep ini tidak memungkinkan adanya suatu bentuk perjanjian sosial (social contract) atau konsep mengenai kewajiban-kewajiban timbal balik antara atasan dan bawahan.
b. Kondisi politik dan ekonomi
Pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak dari kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional.
Sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan, Sriwijaya menguasai pelayaran dan perdagangan di bagian barat Indonesia. Sebagian dari Semenanjung Malaya, Selat Malaka, Sumatra Utara, Selat Sunda yang kesemuanya masuk lingkungan kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dikunjungi oleh pedagang dari Parsi, Arab dan Cina yang memperdagangkan barang-barang dari negerinya atau negeri yang dilaluinya, sedangkan pedagang Jawa membelinya dan menjual rempah-rempah. Memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan, kalah dengan hasil kekayaan di Jawa. Untuk menanggulangi ini, Sriwijaya menerapkan bea cukai yang mahal bagi kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhannya, bahkan memaksa agar kapal-kapal asing berlabuh di pelabuhannya. Tindakan Sriwijaya ini ternyata tidak memberikan keuntungan bagi kerajaannya, justru sebaliknya. Kapal-kapal asing mencoba menghindar untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya.
Kemunduran Sriwijaya diperburuk lagi oleh serangan Kerajaan Singhasari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Dengan Pamalayu, supremasi Kerajaan Singhasari dapat diletakkan di bekas daerah pengaruh Sriwijaya di Sumatra. Setelah Singhasari berkuasa, kemudian muncul Majapahit sebagai kekuatan kerajaan yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Kemunculan Majapahit ini semakin memperlemah kedudukan Sriwijaya. Majapahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Nusantara, setelah Sriwijaya runtuh. Kejayaan Kerajaan Majapahit dialami pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk dengan patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapanya,Gajah Mada melakukan perluasan wilayah. Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik internal. Pada tahun 1478, Majapahit mengalami keruntuhannya.

Peradaban Hindu-Buddha sangat berpengaruh pada pembentukan struktur masyarakat di Nusantara. Masyarakat yang Hinduistis merupakan masyarakat dengan struktur yang hierarkis, artinya masyarakat yang mengenal kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Hubungan antarkasta ini bersifat vertikal yang sempit, artinya interaksi antar individu hanya terjadi pada kelompok kastanya sendiri.[gs]

sumber:http://www.gurusejarah.com/2015/07/nusantara-sebelum-kedatangan-islam.html

Struktur Birokrasi antara Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Berbagai Daerah

Struktur Birokrasi antara Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Berbagai Daerah

Struktur Birokrasi antara Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Berbagai Daerah - Struktur birokrasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia biasanya diatur berdasarkan kerajaan pusat-daerah dan pusatvasal (bawahan). Hubungan antara va al dengan kerajaan pusat terbentuk karena adanya upaya penaklukan. Kerajaan va al wajib memberikan upeti kepada kerajaan pusat.
Kedudukan raja sangat sentral dalam pemerintahan karena adanya kepercayaan bahwa raja adalah wakil dewa di muka bumi. Pandangan ini membuat posisi raja menjadi sangat sakral. Apabila raja meninggal yang berhak menggantikannya adalah anak laki-laki pertama dari permaisurinya. Untuk menjalankan roda pemerintahannya raja dibantu oleh pejabat-pejabat yang membentuk birokrasi pemerintahan. Kedudukan raja di kerajaan Mataram berkaitan dengan unsur kosmologi. Manusia adalah mikrokosmos dan jagad raya adalah makrokosmos. Dalam konsepsi Hindu-Buddha, hubungan antara manusia dengan jagad raya adalah hubungan kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos. Menurut kepercayaan ini, manusia senantiasa berada di bawah pengaruh tenaga-tenaga yang bersumber pada penjuru mata angin, bintang-bintang, dan planet-planet.
Tenaga-tenaga ini mungkin menghasilkan kesejahteraan atau kehancuran, sehingga manusia harus dapat menyesuaikan kehidupan dan kegiatan mereka dengan jagad raya. Kerajaan adalah gambaran sebuah jagad raya dalam bentuk kecil. Penguasa makrokosmos adalah dewa, sedangkan penguasa mikrokosmos adalah raja, sehingga lahirlah konsep dewa-raja. Raja adalah wakil dewa di muka bumi, kedudukannya dianggap sebagai titisan dari dewa. Hubungan antara raja dan rakyat membentuk struktur yang patrimonial. Dalam hubungan ini tercipta hubungan kawula-gusti.Rakyat lebih banyak melakukan kewajibannya.
Terdapat perbedaan penting mengenai struktur pemerintahan pada kerajaan agraris dan kerajaan maritim. Pada kerajaan maritim seperti Sriwijaya, raja mengawasi langsung pada daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat perdagangan. agar tidak ada gangguan terhadap aktivitas perdagangan. Selain itu, raja mengangkat para syahbandaryang mengurusi kegiatan-kegiatan di pelabuhan, sedangkan pada kerajaan agraris, raja tidak melakukan pengawasan langsung kepada kekuasaan-kekuasaan di daerah. Raja mengangkat para pejabat yang berkuasa di daerah-daerah. Di kerajaan Mataram, yang menjadi pejabat pusat kerajaan adalah para putra raja dan pejabat-pejabat tertentu yang diangkat oleh raja.
Putra-putra raja Mataram yang menjabat, mendapat gelar rakarayan mapatih i hino, rakarayan i halu, rakarayan i sirikin, danwka. Pejabat pusat yang setingkat dengan putra raja yaitu pamgat tiruan.Pejabat pusat yang kedudukannya di bawah kelima pejabat tersebut di atas, bergelar rake halaran, rake pangilhyan, rake wlahan, pamgat manhuri, rake lanka, rake tanjung, pankur, tawan/hahanan, tirip, pamgat wadihatidan pamgat makudur. Belum ditemukan secara pasti tugas masing-masing pejabat, dalam prasasti-prasasti yang ada. Hanya diperkirakan pamgat wadihati dan pamgat makudur bertugas sebagai pemimpin upacara pada saat penetapan sima. Sima adalah suatu wilayah yang akan dijadikan daerah sumber pandapatan pajak kerajaan. Pankur, tawan dan tirip bertugas mengurusi pajak yang masuk ke kas kerajaan.
Di kerajaan Bali, terdapat suatu Badan Penasihat Pusat yang disebut pakira-kira I jero makabehan. Badan yang berkedudukan di pusat ini beranggotakan beberapa orang Senapati serta pendeta Siwa dan Buddha. Selain pejabat Senapati, terdapat pula pejabat lainnya seperti Samgat ser Krangan, Samgat ser Kahyangan, Samgat Nayakan Buru, Samgat Caksu Wsi, Samgat Taji, Nayakan jawa, dan sebagainya. Kata serartinya kepala ataupimpinan, kraganberarti orang yang tidak mempunyai turunan, caksu berartimataatau pengawas, tajiberhubungan dengan sambung ayam, sedangkanser khayangan berarti pemimpinatau pengawas bangunan suci.
Para pendeta di Bali masuk dalam struktur birokrasi kerajaan. Pejabat agama ini memiliki tugas berkaitan dengan pelaksanaan upacara keagamaan dan terdiri atas dua bagian yaitu untuk agama Siwa bergelar Dharmmadhyaksa ring Kasaiwan, sedangkan untuk golongan Buddha bernama Dharmmadhyaksa ring Kasogatan.
Kerajaan Sunda memiliki struktur birokrasi pemerintahan yang terpusat pada raja, raja adalah penguasa tertinggi di pusat. Raja dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh mangkubumi yang membawahi beberapa orangnu nanganan. Di samping itu terdapat putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan raja, jika raja mengundurkan diri atau meninggal  dunia. Raja dibantu oleh beberapa orang raja yang berada di daerah, untukmengurus daerah-daerah yang luas. Raja-raja daerah ini adalah raja yang merdeka dalam melakukan tugasnya sehari-hari, namun mereka tetap mengakui
Raja Sunda yang bertakhta di Pakuan Pajajaran atau Dayo sebagai jungjungan mereka. Raja-raja daerah ini, dapat menggantikan raja pusat apabila raja tidak memiliki pewaris. Di pelabuhan diangkat syahbandar, untuk menangani masalah perniagaan. Kerajaan Majapahit memiliki Bhattara Saptaprabhuatau Dewan Pertimbangan Kerajaan. Dewan ini terdiri atas para sanak saudara raja dan bertugas memberikan pertimbangan kepada raja. Di bawah raja Majapahit terdapat sejumlah raja-raja daerah (paduka bhattara), yang masing-masing memerintah daerahnya sendiri. Biasanya orang yang menjabat sebagai raja daerah adalah sanak saudara raja. Kerajaan daerah bertugas mengumpulkan penghasilan kerajaan dan menyerahkan upeti kepada perbendaharaan kerajaan, dan menjaga pertahanan wilayahnya. Para Bhattara ini melaksanakan segala perintah raja, perintah ini diturunkan kepada pejabat yang disebut Rakryan Mahamantri Kartini, jabatan ini biasanya dijabat oleh putra raja yang terdiri atas tiga orang yaitu Rakryan Mahamantri I Hino, Rakryan Mahamantri I Halu,dan Rakryan Mahamantri I Sirikan..Dari pejabat ini kemudian diturunkan lagi kepada pejabat di bawahnya yaitu para Rakryan Mantri ri Pakira-kiran, para Dharmmadhyaksa, dan para Dharmma-uppatti. Rakryan Mantri ri Pakira-kiran adalah sekolmpok pejabat tinggi yang merupakanDewan Menteri, dan berfungsi sebagai Badan Pelaksana Pemerintahan. Biasanya badan ini terdiri atas lima orang pejabat yaitu Rakryan Mahapatih atau Patih Hamamangkubhumi(Perdana Menteri atau menteri utama),Rakryan Tumenggung, Rakryan Demung, Rakryan Rangga dan Rakyan Kanuruhan. Dharmmadhyaksaadalah pejabat tinggi kerajaan yang bertugas menjalankan juridiksi keagamaan. Ada dua Dharmmadhyaksayaitu Dharmmadhyaksa ring Kasaiwanuntuk urusan agama Siwa, Dharmmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha. Perhatikan struktur Kerajaan Majapahit berikut ini.
Struktur Kerajaan Majapahit

1. Raja
2. Raja Muda
3. Dewan Pertimbangan Kerajaan (Bhatara Saptaprabhu)
4. Rakyan Maha Mantri Katrini:
  • Rakyan i Hino
  • Rakyan i Halu
  • Rakyan i Sirikan
5. Sang Panca Wilwatika:
  • Patih Hamangkubhumi
  • Rakyan Demung
  • Rakyan Kanuruhan
  • Rakyan Rangga
  • Rakyan Tumenggung
6. Rakyan Mantri ri Pakira-kiran
  • Sang Wrddhamantri
  • Yuwamantri
  • Sang Aryyadhikara
  • Sang Arryyatmaraja
  • Mantri Wagmimaya
  • Mantri Kesadhari
  • Rakyan Juru
7. Dharmmadhyaksa:
  • Dharmmadhyaksa ring Kasaiwan
  • Dharmmadhyaksa Kasogatan
8. Sang Pamegat:
  • Sang Pamegat i Tirwan
  • Sang Pamegat i Manghuri
  • Sang Pamegat i Kandamuhi
  • Sang Pamegat i Pamwatan
  • Sang Pamegat i Jambi.[gs]

sumber:http://www.gurusejarah.com/2015/07/struktur-birokrasi-antara-kerajaan.html

Struktur Birokrasi antara Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Berbagai Daerah

Struktur Birokrasi antara Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Berbagai Daerah

Struktur Birokrasi antara Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Berbagai Daerah - Struktur birokrasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia biasanya diatur berdasarkan kerajaan pusat-daerah dan pusatvasal (bawahan). Hubungan antara va al dengan kerajaan pusat terbentuk karena adanya upaya penaklukan. Kerajaan va al wajib memberikan upeti kepada kerajaan pusat.
Kedudukan raja sangat sentral dalam pemerintahan karena adanya kepercayaan bahwa raja adalah wakil dewa di muka bumi. Pandangan ini membuat posisi raja menjadi sangat sakral. Apabila raja meninggal yang berhak menggantikannya adalah anak laki-laki pertama dari permaisurinya. Untuk menjalankan roda pemerintahannya raja dibantu oleh pejabat-pejabat yang membentuk birokrasi pemerintahan. Kedudukan raja di kerajaan Mataram berkaitan dengan unsur kosmologi. Manusia adalah mikrokosmos dan jagad raya adalah makrokosmos. Dalam konsepsi Hindu-Buddha, hubungan antara manusia dengan jagad raya adalah hubungan kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos. Menurut kepercayaan ini, manusia senantiasa berada di bawah pengaruh tenaga-tenaga yang bersumber pada penjuru mata angin, bintang-bintang, dan planet-planet.
Tenaga-tenaga ini mungkin menghasilkan kesejahteraan atau kehancuran, sehingga manusia harus dapat menyesuaikan kehidupan dan kegiatan mereka dengan jagad raya. Kerajaan adalah gambaran sebuah jagad raya dalam bentuk kecil. Penguasa makrokosmos adalah dewa, sedangkan penguasa mikrokosmos adalah raja, sehingga lahirlah konsep dewa-raja. Raja adalah wakil dewa di muka bumi, kedudukannya dianggap sebagai titisan dari dewa. Hubungan antara raja dan rakyat membentuk struktur yang patrimonial. Dalam hubungan ini tercipta hubungan kawula-gusti.Rakyat lebih banyak melakukan kewajibannya.
Terdapat perbedaan penting mengenai struktur pemerintahan pada kerajaan agraris dan kerajaan maritim. Pada kerajaan maritim seperti Sriwijaya, raja mengawasi langsung pada daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat perdagangan. agar tidak ada gangguan terhadap aktivitas perdagangan. Selain itu, raja mengangkat para syahbandaryang mengurusi kegiatan-kegiatan di pelabuhan, sedangkan pada kerajaan agraris, raja tidak melakukan pengawasan langsung kepada kekuasaan-kekuasaan di daerah. Raja mengangkat para pejabat yang berkuasa di daerah-daerah. Di kerajaan Mataram, yang menjadi pejabat pusat kerajaan adalah para putra raja dan pejabat-pejabat tertentu yang diangkat oleh raja.
Putra-putra raja Mataram yang menjabat, mendapat gelar rakarayan mapatih i hino, rakarayan i halu, rakarayan i sirikin, danwka. Pejabat pusat yang setingkat dengan putra raja yaitu pamgat tiruan.Pejabat pusat yang kedudukannya di bawah kelima pejabat tersebut di atas, bergelar rake halaran, rake pangilhyan, rake wlahan, pamgat manhuri, rake lanka, rake tanjung, pankur, tawan/hahanan, tirip, pamgat wadihatidan pamgat makudur. Belum ditemukan secara pasti tugas masing-masing pejabat, dalam prasasti-prasasti yang ada. Hanya diperkirakan pamgat wadihati dan pamgat makudur bertugas sebagai pemimpin upacara pada saat penetapan sima. Sima adalah suatu wilayah yang akan dijadikan daerah sumber pandapatan pajak kerajaan. Pankur, tawan dan tirip bertugas mengurusi pajak yang masuk ke kas kerajaan.
Di kerajaan Bali, terdapat suatu Badan Penasihat Pusat yang disebut pakira-kira I jero makabehan. Badan yang berkedudukan di pusat ini beranggotakan beberapa orang Senapati serta pendeta Siwa dan Buddha. Selain pejabat Senapati, terdapat pula pejabat lainnya seperti Samgat ser Krangan, Samgat ser Kahyangan, Samgat Nayakan Buru, Samgat Caksu Wsi, Samgat Taji, Nayakan jawa, dan sebagainya. Kata serartinya kepala ataupimpinan, kraganberarti orang yang tidak mempunyai turunan, caksu berartimataatau pengawas, tajiberhubungan dengan sambung ayam, sedangkanser khayangan berarti pemimpinatau pengawas bangunan suci.
Para pendeta di Bali masuk dalam struktur birokrasi kerajaan. Pejabat agama ini memiliki tugas berkaitan dengan pelaksanaan upacara keagamaan dan terdiri atas dua bagian yaitu untuk agama Siwa bergelar Dharmmadhyaksa ring Kasaiwan, sedangkan untuk golongan Buddha bernama Dharmmadhyaksa ring Kasogatan.
Kerajaan Sunda memiliki struktur birokrasi pemerintahan yang terpusat pada raja, raja adalah penguasa tertinggi di pusat. Raja dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh mangkubumi yang membawahi beberapa orangnu nanganan. Di samping itu terdapat putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan raja, jika raja mengundurkan diri atau meninggal  dunia. Raja dibantu oleh beberapa orang raja yang berada di daerah, untukmengurus daerah-daerah yang luas. Raja-raja daerah ini adalah raja yang merdeka dalam melakukan tugasnya sehari-hari, namun mereka tetap mengakui
Raja Sunda yang bertakhta di Pakuan Pajajaran atau Dayo sebagai jungjungan mereka. Raja-raja daerah ini, dapat menggantikan raja pusat apabila raja tidak memiliki pewaris. Di pelabuhan diangkat syahbandar, untuk menangani masalah perniagaan. Kerajaan Majapahit memiliki Bhattara Saptaprabhuatau Dewan Pertimbangan Kerajaan. Dewan ini terdiri atas para sanak saudara raja dan bertugas memberikan pertimbangan kepada raja. Di bawah raja Majapahit terdapat sejumlah raja-raja daerah (paduka bhattara), yang masing-masing memerintah daerahnya sendiri. Biasanya orang yang menjabat sebagai raja daerah adalah sanak saudara raja. Kerajaan daerah bertugas mengumpulkan penghasilan kerajaan dan menyerahkan upeti kepada perbendaharaan kerajaan, dan menjaga pertahanan wilayahnya. Para Bhattara ini melaksanakan segala perintah raja, perintah ini diturunkan kepada pejabat yang disebut Rakryan Mahamantri Kartini, jabatan ini biasanya dijabat oleh putra raja yang terdiri atas tiga orang yaitu Rakryan Mahamantri I Hino, Rakryan Mahamantri I Halu,dan Rakryan Mahamantri I Sirikan..Dari pejabat ini kemudian diturunkan lagi kepada pejabat di bawahnya yaitu para Rakryan Mantri ri Pakira-kiran, para Dharmmadhyaksa, dan para Dharmma-uppatti. Rakryan Mantri ri Pakira-kiran adalah sekolmpok pejabat tinggi yang merupakanDewan Menteri, dan berfungsi sebagai Badan Pelaksana Pemerintahan. Biasanya badan ini terdiri atas lima orang pejabat yaitu Rakryan Mahapatih atau Patih Hamamangkubhumi(Perdana Menteri atau menteri utama),Rakryan Tumenggung, Rakryan Demung, Rakryan Rangga dan Rakyan Kanuruhan. Dharmmadhyaksaadalah pejabat tinggi kerajaan yang bertugas menjalankan juridiksi keagamaan. Ada dua Dharmmadhyaksayaitu Dharmmadhyaksa ring Kasaiwanuntuk urusan agama Siwa, Dharmmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha. Perhatikan struktur Kerajaan Majapahit berikut ini.
Struktur Kerajaan Majapahit

1. Raja
2. Raja Muda
3. Dewan Pertimbangan Kerajaan (Bhatara Saptaprabhu)
4. Rakyan Maha Mantri Katrini:
  • Rakyan i Hino
  • Rakyan i Halu
  • Rakyan i Sirikan
5. Sang Panca Wilwatika:
  • Patih Hamangkubhumi
  • Rakyan Demung
  • Rakyan Kanuruhan
  • Rakyan Rangga
  • Rakyan Tumenggung
6. Rakyan Mantri ri Pakira-kiran
  • Sang Wrddhamantri
  • Yuwamantri
  • Sang Aryyadhikara
  • Sang Arryyatmaraja
  • Mantri Wagmimaya
  • Mantri Kesadhari
  • Rakyan Juru
7. Dharmmadhyaksa:
  • Dharmmadhyaksa ring Kasaiwan
  • Dharmmadhyaksa Kasogatan
8. Sang Pamegat:
  • Sang Pamegat i Tirwan
  • Sang Pamegat i Manghuri
  • Sang Pamegat i Kandamuhi
  • Sang Pamegat i Pamwatan
  • Sang Pamegat i Jambi.[gs]

sumber:http://www.gurusejarah.com/2015/07/struktur-birokrasi-antara-kerajaan.html